NU dan Islam Indonesia

Jamak diketahui bahwasanya NU (Nahdhatul Ulama) merupakan ormas keagamaan terbesar di Indonesia. Kenyataan ini adalah salah satu bukti kuat bahwasanya nuansa keberagamaan yang diusung NU dengan konsep Aswajanya, lebih cocok bagi mayoritas masyarakat Muslim Indonesia dibanding ormas-ormas keagamaan lainnya.

Hal ini bukan berarti karena NU lahir lebih awal dari ormas-ormas lainnya, karena ada beberapa ormas yang muncul lebih awal dari NU seperti Muhammadiyah misalnya. Ormas yang terakhir ini dirintis oleh KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1912, sementara NU baru muncul pada tahun 1926.

Kalau kita perhatikan sejarah Indonesia terutama agama awal masyarakat tanah air, kita bisa mendapatkan beberapa fakta atas keyakinan dan adat-istiadat mereka yang secara garis besar menunjukkan bahwasanya mayoritas mereka –untuk tidak dikatakan semua— terjebak pada animisme, mistisisme, dan politiesme.

Pelbagai perkara ini sudah barang tentu menyisakan pengaruh – sedikit atau banyak— kepada generasi setelah mereka. Sementara itu, keyakinan-keyakinan seperti itu tidak mendapatkan tempat yang layak di dalam Muhammadiyah atau Persis misalnya, bahkan diperangi dan diberangus sampai ke akar-akarnya.

Pada kondisi seperti inilah NU mendapatkan tempat yang bagus di kalangan mayoritas masyarakat Muslim Indonesia. Karena ia mampu mengakomodasi antara keyakinan dan adat-istiadat mereka dengan nilai-nilai Islami yang diusungnya. Suatu hal yang mendapatkan pijakan teologis yang kuat di dalam Islam.

Islam Perdana

Abstraksi Artikel ini menyorot seputar pergumulan Islam dengan nilai-nilai non-Islam yang ada ketika Muhammad hidup. Nilai-nilai di sini bisa berupa tradisi, keyakinan keagamaan dan sistem pemerintahan, baik berupa tradisi Arab dengan paganismenya, Kristen, Yahudi, kebudayaan serta peradaban lain yang ada di Jazirah Arabia dan sekitarnya yang turut serta bergumul dengan nilai-nilai Islam dan umat Islam. Yang nantinya bisa dijadikan kunci utama memahami Islam dengan sempurna dari segi interaksinya dengan nilai-nilai non-Islam melalui pendekatan sosiologis-historis Jazirah Arabia periode kerasulan Muhammad.

 

Prolog

 

“Tidak ada perdamaian dunia, jika tidak ada perdamaian agama,” begitulah seloroh Hans Kung, seorang teolog Kristen kenamaan Jerman.1 Benarkah demikian? Mari kita renungkan sejenak, sehingga bisa menilai statemennya secara tepat. Kalau kita lihat bentangan sejarah agama-agama sejak ribuan tahun yang lalu, agaknya statemen Kung bisa dibenarkan. Ini terbukti dari chaos yang acapkali terjadi di tengah-tengah para pemeluk agama yang turut memberikan corak tersendiri bagi kehidupan manusia, bahkan turut mempengaruhi kebijakan politik para elit kekuasaan. Raja Namrudz ,misalnya, membakar Ibrahim hidup-hidup karena keyakinannya diobrak-abrik. Ramses II menguber Musa dan Harun karena kasus serupa. Itu masih pada kasus individu dengan penguasa. Sedangkan dalam kasus penguasa versus penguasa, kita bisa memberikan bukti lamanya pertentangan antara imperium Bizantium dengan kekaisaran Persia dengan dalih agama dan kekuasaan sebelum dan ketika Muhammad hidup.

B.a.r.b.a.r.

 

 

 

 

Allahu Akbar, Allahu Akbar
Nyanyian mereka..
Kafir, sesat, dan neraka
Dzikir mereka..
Tegakkanlah syariat!
Topeng mereka..
Pedang, tongkat, dan bom
Mainan mereka..
Sorban, jubah, dan jenggot
Syariat mereka..
Duh, Gusti..
Tunjukkanlah
Engkau tidak seseram
Layaknya jualan mereka!

AKK-BB

MARI PERTAHANKAN INDONESIA KITA!

Indonesia menjamin tiap warga bebas beragama. Inilah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Ini juga inti dari asas Bhineka Tunggal Ika, yang menjadi sendi ke-Indonesia- an kita. Tapi belakangan ini ada sekelompok orang yang hendak menghapuskan hak asasi itu dan mengancam ke-bhineka-an. Mereka juga menyebarkan kebencian dan ketakutan di masyarakat. Bahkan mereka menggunakan kekerasan, seperti yang terjadi terhadap penganut Ahmadiyah yang sejak 1925 hidup di Indonesia dan berdampingan damai dengan umat lain. Pada akhirnya mereka akan memaksakan rencana mereka untuk mengubah dasar negara Indonesia, Pancasila, mengabaikan konstitusi, dan menhancurkan sendi kebersamaan kita. Kami menyerukan, agar pemerintah, para wakil rakyat, dan para pemegang otoritas hukum, untuk tidak takut kepada tekanan yang membahayakan ke-Indonesia- an itu.

Marilah kita jaga republik kita.

Marilah kita pertahankan hak-hak asasi itu.

Marilah kita kembalikan persatuan kita.

Jakarta, 10 Mei 2008